Jika Mau Diberikan Hak Politik, TNI Harus Jamin Bisa Netral dan Tak...

Jika Mau Diberikan Hak Politik, TNI Harus Jamin Bisa Netral dan Tak Bermasalah

216
0
SHARE
Hak Politik TNI
Prajurit TNI menuju ke tengah hutan untuk memadamkan api di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu (28/10/2015).

Sumber KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, pemberian hak politik bagi TNI perlu dikaji kembali.

Pernyataan tersebut diungkapkannya menyusul keinginan yang diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar TNI memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat sipil di masa depan.

Charles menilai, keinginan Gatot tersebut tak salah. Namun, TNI terlebih dulu harus menjamin netralitasnya sebagai institusi.

“Karena kalau belum bisa jadi tentara yang profesional, sangat rawan untuk disalahgunakan,” kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Selain itu, TNI juga harus dipastikan tak memiliki masalah. Charles menyebutkan, saat ini setidaknya ada 30 nota kesepahaman atau Mutual of Understanding (MoU) TNI yang dinilai bermasalah.

MoU itu, baik dengan kementerian, BUMN, atau institusi lain. Ia mencontohkan, MoU TNI dengan Kementerian Pertanian, bagaimana Kementan dibantu oleh 55.000 personel TNI sebagai penyuluh pendamping bagi petani.

Charles menegaskan, hal tersebut justru menimbulkan permasalahan dan melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sebab, telah diatur bahwa prajurit TNI adalah alat ketahanan negara yang dilatih untuk perang.

“Kedua, apabila 55.000 orang ini dikerahkan jadi kekuatan politik, tentu bisa jadj kekuatan yang signifikan,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Oleh karena itu, lanjut Charles, pada dasarnya harapan agar TNI memiliki hak politik tak salah. Hanya saja, masalah waktunya belum tahu kapan.

TNI dituntut berani mereformasi diri. Salah satunya mengakui bahwa ada pelanggaran dari sejumlah MoU yang mereka tandatangani.

“Selain itu juga harus fokus pada pembangunan kapabilitas pertahanan,” tuturnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa saat ini TNI seperti warga negara asing. Sebab, TNI tidak mempunyai hak politik.

Gatot berharap, suatu saat nanti TNI punya hak berpolitik. Namun, Gatot juga menegaskan, harapannya itu tidak untuk diwujudkan dalam waktu dekat.

“Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai panglima, TNI belum siap. Entah lima atau 10 tahun lagi, yang akan datang,” ujar Gatot di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Selasa.

(Baca: Panglima Berharap Hak Politik TNI Dikembalikan, tetapi….)

Gatot menjelaskan, hak berpolitik bagi TNI dipengaruhi situasi politik yang tengah berkembang.

Di sisi lain, TNI merupakan salah satu lembaga yang memiliki akses ke persenjataan. Maka, butuh kedewasaan untuk mengkombinasikan dua hal tersebut.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY